Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Dihimbau Mengurus Sertifikat Halal

132

Masyarakat, khususnya umat Islam, dituntut selektif memilih rumah makan atau restoran agar terhindar dari makanan haram. Pasalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan belum secara resmi mengeluarkan sertifikat halal bagi pemilik rumah makan atau restoran.

“Selama ini rumah makan dan restoran, termasuk hotel, kami belum mengeluarkan sertifikat halal. Kecuali katering,” ungkap Sekretaris MUI Balikpapan, Muhammad Jailani, kemarin (19/6/2018).

Oleh sebab itu, Jailani mendesak seluruh pelaku usaha makanan maupun minuman agar segera mengurus sertifikat halal, guna memberikan jaminan halal kepada konsumen.

“Kami imbau agar mempersiapkan diri untuk mengurus sertifikat halal. Jadi seluruh restoran, warung makan dan restoran hotel selama ini tidak ada satu pun yang memiliki sertifikat halal,” terangnya.

Pada 2019 mendatang, dia menjelaskan, pemerintah akan mewajibkan seluruh restoran maupun rumah makan mengantongi sertifikat halal. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Regulasi ini memberikan kesempatan bagi seluruh pemilik rumah makan maupun restoran untuk mengantongi sertifikat halal hingga tahun 2019.

“Sertifikat halal itu selama ini dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan (LPPOM). Nah, perkembangan selanjutnya setelah lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2014, ke depan proses sertifikat halal itu ditangani oleh pemerintah. Nantinya pemerintah akan membantu jaminan produk halal,” bebernya.

Adapun peran MUI, kata Jailani, hanya sebatas memberikan rekomendasi penetapan kehalalan itu. Sementara untuk teknisnya menjadi kewenangan LPPOM.

“Maka pada akhir 2019 nanti, penetapan kehalalan makanan itu sudah harus berlaku. Makanya nanti mereka yang belum memiliki sertifikat halal, prosesnya sudah ditangani pemerintah. Kalau sekarang masih bisa mengurus ke MUI Balikpapan, lalu nanti kami akan memberikan bimbingan teknis. Sedangkan penetapan halalnya ada pada Komisi Fatwa MUI Provinsi Kaltim dan sertifikatnya dikeluarkan oleh LPPOM,” rincinya.

Biaya mengurus sertifikat halal pun terbilang murah, yakni sekira Rp 1,3 juta. “Itu berlaku selama dua tahun,” sebutnya.

Menurut Jailani, minimnya kesadaran para pelaku usaha makanan dalam mengurus sertifikat halal, karena belum adanya pemaksaan. Saat ini hanya sebatas imbauan.

“Tapi, dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah yang akan ditetapkan nanti, mau tidak mau, pemerintah akan memaksa mereka. Produk-produk yang dikelola masyarakat dengan sendirinya akan menjadi kewajiban untuk memiliki sertifikat halal,” pungkasnya. (tur/rus/k1)

http://balikpapan.prokal.co




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *