MUI Balikpapan Sosialisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Permodalan Syariah

25

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Balikpapan menggelar acara sosialisasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan bantuan Permodalan secara Syariah di Kantor MUI Balikpapan, Senin (29/4/2019)

Selama ini MUI yang menetapkan kehalalan suatu produk dan sudah berjalan sekian puluh tahun. Namun, dengan adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, ada lembaga baru yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang melakukan tugas tersebut.

“Sebelumnya ditangani oleh MUI melaluiLPPOM MUI dan sudah berjalan berpuluh tahun. Dengan berlakunya undang-undang ini maka ada lembaga baru, BPJPH yang secara administrasi melakukan tugasnya dan mengeluarkan Sartifikat Halal, tetapi setelah MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan terlebih dahulu kehalalan produk tersebut”, tutur Sektretaris Umum MUI Balikpapan Drs. H.M. Jailani, M.Si.

Menurutnya, posisi MUI didalam undang-undang ini sangat menentukan sekali. BPJPH menangani administrasinya, sedangkan MUI menangani fatwa apakah suatu produk itu halal atau tidak.

Ada materi yang disampaikan didalam acara tersebut, pertama tentang Makanan Hala dan Haram menurut Syariah Islam oleh KH. M. Jailani Mawardi. Kedua, Tatacara Pengurusan Sertifikat Halal oleh Drs. Hm. Jailani M.Si. Ketiga, Pengenalan UMKM Syariah oleh Bambang Saputra, M.AK., M.Si., dan Sosialisasi Bantuan Permodalan secara Syariah dari Kantor Pegadaian Syariah cabang Balikpapan.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *